undang undang no 42 tahun 2008. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG . undang undang no 42 tahun 2008

- 2 - 3. BAB I Ketentuan Umum. Mengingat : 1. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. TENTANG . undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. 14/PUU-XI/2013 merupakan putusan Pengujian Undang-undang No. beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. BAB III Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang (Pasal 4) BAB IV Pembinaan (Pasal 5). ] This entry was posted in Dokumen and tagged Ambang batas parlemen, DPD, DPR, DPRD, Pemilu Legislatif, Pileg, UU 8/2012. Penerbitan Putusan MK; Partisipasi Masayrakat; Pembentukan Peraturan; Hubungi Kami; Detail; Status; Status Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Jenis/Bentuk. Jurnal IUS, 11(6), 556-571. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Baiáh Arti bai‟ah secara bahasa berasal dari kata ةٌ بَا مُ- بَا. 2008/NO. Pasal 2 Cukup. 1. Undang-undang No. 107, TLN NO. I. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG . 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 41 Tahun 2004 Penjelasan At | Wakaf Untuk Kesejahteraan, Dakwah, dan KemartabatanUndang-undang (UU) No. Namun demikian, UU ITE kenyataanya masih belum mampu menyelesaikan persoalan- persoalan saat ini apalagi dalam rangka membagun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sesial. 14 Tahun 2008 ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan Informasi Publik : Setiap Informasi Publik bersifat. 2008/NO. 42, TLN No. 93, LL SETNEG : 57 HLM. 42 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat. No. 8. Peraturan Perundang-undangan. kitab suci atau simbol keagamaan. nomor 42 tahun 2009 . 2021/No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang. Download: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 PDF. Direktori Putusan. Masuk Daftar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 42 th 2006 tentang Wakaf. Persentase anggaran pendidikan adalah. BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaat. Penjelasan Atas UU 42 tahun 1999. Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA danUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (dan dapat diakses oleh masyarakat. bahwa pemilihan umum secara. Pasal 42 : Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain hal-hal tersebut di atas, dalam pertanggungjawaban APBN TA 2006UU No. undang-undang republik indonesia. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang. : 1. Isi. yang bersifat strategis yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang ada pada PMk 31 th 2008. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Setelah era reformasi bergulir, ada banyak peraturan perundang-undangan baru dibuat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. 185, TLN NO. UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. D, M. 19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 176, Tln 4924) Terhadap Pasal 4 ayat (1) Pasal 6A ayat (2), Pasal 7C, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Dasar 1945. -. ABSTRAK PERATURAN. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan, Perda, Perbup, dan Undang-undang Kota Serang dan Daerah Lain. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. Sedangkan pada Pemilu 2019 nanti Pemilu akan dilaksanakan BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN Pasal 2. the seafarers’ identity documents convention, 1958 (konvensi ilo no. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (dan dapat diakses oleh masyarakat. 4844, LL. Jl. Pengujian Pasal 29, Pasal 55, Pasal 59 ayat (1), dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), serta Undang-undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965. Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. 42 Tahun 2008, 2) UU No. 2008. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. UU; PERPPU; PP; PERPRES; PERMEN;. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. -. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. KETENTUAN PENUTUP. UU No. Ayat (1) Cukup jelas. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Menurut UU No 36 Tahun 2008. 38, LN. , M. 44 Tahun 2008 Pornografi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2008/NO. 23, LN. Menimbang : a. 4844, LL. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAHAN 4. UU No. Tahun 2010. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) NO. Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang belum berjalan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Permohonan Pengujian Norma Pasal 3 ayat (4) , Pasal 9 Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presidan Dan Wakil Presiden (LN 2008 No. Peraturan Daerah Nomor 42 tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemerikasaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan UmumMengingat : 1. 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang--Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan. Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Rumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 41 52); 2. METADATA PERATURAN. Pasal 17. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N :Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, Pemerintah sebagai inisiator bersama DPR RI merancang desain pemilihan umum serentak tahun 2019 dengan menggabungkan 3 (tiga) UU, yakni 1) UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2008. -. Undang-undang (UU) tentang Perubahan. 16 Jul 2007. 2009/ No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2020/NO. Pasal 42. Download : Kepres Objek Vital 2. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH 3. Jenis Isi: Jenis Media: Jenis Wadah: Informasi Teknis. 14/PUU-XI/2013, menyatakan mengabulkan permohonan pemohonan untuk sebagian, Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945. ID – Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang Pajak Penghasilan No. D. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. Di dalam implementasi Undang – Undang No. BAB V Angkutan di Perairan (Pasal 6 – Pasal 59). . Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah. Artikel Terbaru. Undang-undang (UU) No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Mengingat : 1. Oleh karena itu, dengan tersusunnya buku ini oleh Direktorat Jenderal. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukumUndang-undang (UU) NO. P. 4880, LL SETNEG : 4 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten. 2003/NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU No. 4920, LL SETNEG : 28 HLM Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Penjelasan Umum UU Keterbukaan Informasi Publik. Banyak kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional; d. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran,. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukumJudul : Undang-undang No. Pasal 81, dan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan sumber daya air; Mengingat : 1. 2008 No. 42, LN. 2008 No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;. 21, LN. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (UU/2008/36) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berikut tentang isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah disajikan bukan dalam format asli: Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. pdf. 42 Tahun 2008 Keterangan : Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Kategori : Undang-Undang, Nasional Tahun : 2008 DOWNLOAD KETENTUAN PERALIHAN 21. 4884, LL SETNEG : 3 HLM Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-UndangUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 42 Tahun 2008. - detikNews. 2352-9000. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomot 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25. a. Undang-Undang No. Dokumentasi (PPID) KPU RI. P. Tahun 2009. Pengelolaan Sampah - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. 2 Tahun 2008 seperti juga UU No. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik. 4936, LL SETNEG : 13 HLM. 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air PP No. Undang-undang (UU) NO. Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri, PER-2/PJ/2009 26. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG. 22 Tahun 2007, dan UU No. PP 101. Undang No. 42 Tahun 2008. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan. Undang-undang (UU) No. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Beranda; Peraturan. perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 . Badan / Pengarang: Presiden Republik Indonesia: No. tentang. Judul. Mahkamah melegitimasi konstitusionalias. Mahkamah Pelayaran Kementerian PerhubunganTanggal 28 Maret 2008, putusan: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang. Indonesia Tahun 1945; 2.